Jakarta, beritata.com – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, telah resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang ditahan karena kasus proyek BTS. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Senin (17/7/23).
Budi Arie terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan atau LHKPN ke KPK pada 28 Februari 2023 untuk periode 2022. Statusnya sebagai Wakil Menteri Desa PPDT.
Budi Arie Setiadi melontarkan beberapa janji usai dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), di antaranya melanjutkan pembangunan base transceiver station (BTS) dan pemberantasan judi online.
Budi resmi dilantik menjadi Menkominfo bersama dengan Wamenkominfo Nezar Patria.
Salah satu janji Budi dalam masa tugasnya yang hanya satu tahun ini adalah melanjutkan pembangunan BTS.
“Kita terus lanjutkan, karena ini haknya rakyat kan untuk mendapatkan akses. Seperti yang tadi saya bilang, bandwidth untuk rakyat,” ujarnya Senin (17/7/23)
Selain pembangunan BTS, Budi juga menyebut dirinya bersama Kominfo akan memberantas judi online.
“Kominfo akan berantas tuntas judi online,” ujarnya, dalam pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media nasional pada Selasa (18/7/23).
Pemberantasan hoaks dan judi online merupakan satu dari empat fokus kerja yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Budi Arie.
“Pokoknya konten-konten yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat harus kita eksekusi,” tuturnya.
Fokus kerja lain yang diberikan Jokowi kepada Budi Arie di antaranya pembangunan infrastruktur digital yang mencakup pembangunan menara BTS untuk menunjang kebutuhan komunikasi masyarakat.
“Kita cari benang merahnya kita cari langkah terobosan untuk mempercepat pembangunan menara BTS, karena ini penting untuk rakyat. Jangan sampai rakyat teringgal, tidak memiliki akses digital,” ucapnya.
Kemudian Budi Arie juga mendapat tugas untuk melakukan pengembangan ekosistem digital yang mencakup ecommerce dan perlindungan data pribadi.
Diketahui, Kominfo sendiri punya PR sebagai lembaga peralihan sebelum UU Perlindungan Data Pribadi berlaku efektif dan berdirinya lembaga PDP yang dibentuk oleh peraturan presiden.
Sejauh ini, para pakar menyebut UU PDP belum efektif lantaran lembaga yang mengawal aturan tersebut belum terbentuk. Fokus kerja terakhir yang diberikan Jokowi kepada Budi Arie adalah menciptakan Pemilu damai 2024.
“Nah yang itu tadi disampaikan, semuanya harus kita maknai Pemilu 2024 dengan lebih sejuk, boleh berbeda, tetapi juga lebih produktif bagi kualitas demokrasi kita,” ujar Budi Arie.(red)
