Sumenep, beritata.com – Untuk mengetahui progres pembangunan gedung baru DPRD kabupaten Sumenep Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Hamid Ali Munir lakukan inspeksi Mendadak (Sidak) untuk memastikan pembangunan gedung baru DPRD masih berjalan, Rabu (27/3/2024) siang.
Hingga saat ini progres pembangunan gedung proyek DPRD Sumenep yang berlokasi di Jalan Trunojoyo – Gedungan mencapai 50 persen.
“Sidak ini dalam rangka memastikan pekerjaan pembangunan gedung ini terus jalan sebab Bulan Agustus mendatang kantor ini ditargetkan sudah bisa ditempati dalam rangka mendengarkan pidato presiden pada moment hari kemerdekaan,” Ungkapnya.
Politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) juga mengatakan dalam sidak ini tidak ada temuan apapun dalam progres pembangunan mega proyek gedung DPRD Sumenep smua berjalan lancar.
“Saya berharap pembangunan gedung baru ini bisa terselesaikan sesuai target tanpa ada kendala apapun sesuai dengan kontrak pekerjaan gedung ini dalam waktu 9 bulan harus selesai dan saya lihat sejauh ini dalam proses pembangunan masih komitmen dan sesuai harapan walaupun pengerjaannya masih 50 persen, semoga semuanya dilancarkan hingga selesai,” pungkasnya.
Perlu diketahui, kantor baru DPRD Sumenep ini dilaksanakan dalam bentuk penganggaran multiyears kontrak.
Yakni, dikerjakan dalam kurun waktu dua tahun, terhitung 2023 hingga 2024. Sementara anggaran untuk seluruh kegiatan fisik dipatok Rp 102.175.800.000.
Secara terperinci, anggaran untuk kegiatan fisik Rp 41.203.100.000. Kemudian, sisanya Rp 60.972.700.000 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 .
Gedung baru DPRD Sumenep ini mengusung konsep Go Green. Peletakan baru pertama dilakukan pada 21 Agustus 2023 lalu.
Pelaksana proyek tersebut adalah PP Urban. Para anggota DPRD Sumenep ini nantinya akan memiliki ruangan tersendiri dari jumlah 50 anggota dewan.
Lantai paling bawah akan ditempati oleh pimpinan dilanjutkan ke lantai atas untuk anggota DPRD.
Sementara lantai tengah akan menjadi tempat rapat komisi dan ruang kerja, seperti BK dan kelengkapan dewan lainnya. (Int)
