Sumenep, beritata.com – Bencana tahunan berupa melubernya air asin ke jalan raya kembali terjadi di Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Luapan air dari saluran milik PT Garam (Persero) itu membanjiri badan jalan, menyebabkan kerusakan infrastruktur serta membahayakan pengguna jalan. Peristiwa teranyar terjadi pada Senin, 7 Juli 2025.
Warga menilai kejadian ini bukan lagi soal kelalaian, melainkan bentuk pembiaran yang tak manusiawi dari perusahaan pelat merah tersebut.
“Setiap tahun kejadian ini berulang, tapi tidak ada penyelesaian serius dari PT Garam. Ini jelas bentuk kedzaliman,” tegas Edy Abujamil, warga setempat.
Menurut Edy, PT Garam selalu berdalih bahwa banjir asin disebabkan oleh bangunan liar milik warga yang berdiri di atas saluran air. Bangunan-bangunan ini disebut menghambat masuknya alat berat untuk normalisasi saluran.
Namun warga menilai alasan tersebut tidak sepenuhnya bisa diterima. Sejak awal, kata Edy, tidak pernah ada sosialisasi atau peringatan tertulis dari PT Garam yang menunjukkan bahwa area itu tidak boleh ditempati.
“Kalau dari awal diberi tahu secara resmi, warga tentu tidak akan membangun. Tapi PT Garam diam saja, baru ribut ketika dampaknya muncul,” imbuhnya.
Tak hanya menuding PT Garam, Edy juga meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah desa.
“Pemdes Pinggirpapas tidak proaktif. Sudah tahu masalah ini tahunan, tapi tidak ada keberpihakan terhadap warga. Ini jelas pembiaran struktural,” ujarnya lantang.
Akibat luapan air asin, permukaan jalan menjadi licin dan cepat rusak. Warga khawatir kecelakaan bisa sewaktu-waktu terjadi, terutama saat malam hari atau ketika pengguna jalan lengah.
Sementara itu, Humas PT Garam, Miftahol Arifin, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, menyebut bahwa pihak perusahaan sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret atau solusi jangka panjang yang diumumkan ke publik.
Melubernya air asin ke jalan umum bukan sekadar persoalan teknis, tapi juga cerminan buruknya koordinasi antara BUMN, warga, dan pemerintah desa. Ketika korporasi dan pemerintah abai terhadap dampak sosial, maka yang jadi korban adalah rakyat kecil.(***)
