Sumenep, beritata.com – Komitmen membangun desa tak lagi sebatas wacana. Pemerintah Kabupaten Sumenep kini mengambil langkah nyata dengan menggandeng BPRS Bhakti Sumekar sebagai mitra utama dalam pengelolaan dan penyaluran dana BUMDes di seluruh kecamatan.
Penunjukan resmi ini datang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep. Tujuannya jelas: membangun sistem keuangan desa yang lebih transparan, efisien, dan berpihak pada rakyat kecil.
“Ini bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa dan memperluas layanan keuangan formal di pedesaan,” ujar Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, saat ditemui di ruang kerjanya
Lewat kemitraan ini, BUMDes tak hanya diberi akses permodalan, tapi juga pendampingan langsung agar bisa tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang profesional dan berkelanjutan. Mulai dari pembiayaan usaha, investasi produktif, hingga pengelolaan modal kerja, semuanya disiapkan melalui layanan syariah yang sesuai kebutuhan desa.
Dengan jaringan kantor yang sudah menyebar hingga ke pelosok kecamatan, BPRS mengklaim siap menjadi pengawal utama visi pembangunan desa di Sumenep.
“Kami tak hanya bicara soal uang. Yang kami bangun adalah sistem. Kami ingin dana desa dikelola dengan benar, tepat sasaran, dan terbuka untuk diaudit kapan saja,” tegas Fajar.
Kerja sama ini juga menjangkau pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) hingga insentif perangkat desa. Semuanya ditata dalam sistem digital yang saling terhubung, memudahkan proses pelaporan dan pelacakan anggaran.
BPRS berharap, dengan tata kelola keuangan yang terstruktur dan akuntabel, desa-desa di Sumenep tak hanya mandiri secara ekonomi, tapi juga menjadi contoh pengelolaan keuangan publik yang modern.
“Ini tentang kepercayaan. Kami ingin desa punya kontrol penuh atas masa depannya,” tambah Fajar.
Langkah kolaboratif ini tak hanya menjadi inovasi teknis, tapi juga menegaskan arah pembangunan Kabupaten Sumenep: membangun dari desa, oleh desa, untuk desa.(int)
