Sumenep, beritata.com – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan pandangan umum atas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna, Rabu malam (2/7/2025).
Pandangan tersebut berisi kritik, masukan strategis, hingga usulan konkret yang mencerminkan harapan besar agar dokumen RPJMD tak sekadar formalitas, melainkan peta jalan pembangunan lima tahun ke depan.
Fraksi PKB: Dorong Birokrasi Inovatif dan Ketahanan Pangan
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai RPJMD harus menjadi cetak biru pembangunan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Mereka mendorong konsep reinventing government agar birokrasi lebih responsif dan efisien.
PKB juga menyoroti absennya sektor ketahanan pangan dalam visi RPJMD, padahal setengah penduduk Sumenep bergantung pada sektor ini. Pendidikan pesantren, pemerataan infrastruktur darat-kepulauan, serta program mercusuar sebagai warisan pemerintahan Bismillah Melayani turut disorot.
Fraksi PPP: Atasi Kemiskinan yang Stagnan
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyoroti tingginya angka kemiskinan yang stagnan dari tahun ke tahun. Mereka mendesak strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih sistematis serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional.
Fraksi PAN: Pendidikan dan Ekosistem Investasi
Fraksi PAN menekankan rendahnya rata-rata lama sekolah di Sumenep dan mendesak pencapaian pendidikan dasar 9 tahun. Mereka juga mendorong penciptaan ekosistem investasi yang adil dan mendorong desa berinovasi melalui sistem reward and punishment.
Fraksi NasDem: Tuntut Keadilan Kepulauan
NasDem mengingatkan agar RPJMD menjadi alat ukur kinerja, bukan sekadar dokumen normatif. Disparitas darat-kepulauan, profesionalisme ASN, serta implementasi delapan program unggulan menjadi perhatian utama fraksi ini.
Fraksi Demokrat: Prioritaskan Penurunan Kemiskinan
Dengan angka kemiskinan 17,78 persen (data BPS 2024), Demokrat mendesak kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama. Fraksi ini juga menekankan pentingnya akses pendidikan tinggi, layanan kesehatan di kepulauan, dan konektivitas transportasi antarpulau.
Fraksi PDIP: Fokus pada SDM dan Infrastruktur Kepulauan
Fraksi PDI Perjuangan mendukung peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Mereka juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur, terutama jalan rusak di wilayah kepulauan.
Fraksi Gerindra–PKS: RPJMD Harus Terpadu dan Terukur
Gabungan Fraksi Gerindra dan PKS menyoroti pentingnya harmonisasi RPJMD dengan RTRW dan kebijakan nasional. Mereka mendorong indikator keberhasilan yang konkret, pengembangan sektor unggulan, serta percepatan pembangunan dasar di kepulauan.
Isu mitigasi bencana, kualitas SDM, dan penguatan tata kelola berbasis teknologi digital juga menjadi fokus perhatian fraksi ini.
Pandangan dari seluruh fraksi menunjukkan keseriusan DPRD dalam memastikan RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi benar-benar menjadi panduan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan transformatif bagi seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.(Int)
