SUMENEP,BERITATA.COM – Media Independen Online (MIO) Indonesia merupakan wadah organisasi pemilik perusahaan media online yang dibentuk pada 10 November 2020, kini telah memasuki usia tahun ketiga dan memiliki keterwakilan yang sudah dikukuhkan di 7 Provinsi dan 60 Kabupaten/Kota, tahun ini ditargetkan MIO dapat hadir di 20 Provinsi dan 100 Kabupaten/Kota.
Setelah sukses membentuk pengurus di beberapa Provinsi di Indonesia, kini MIO Indonesia kembali kembangkan sayapnya di Kabupaten Sumenep Madura, Jawa Timur.
Pengurus Daerah (PD) MIO Indonesia Kabupaten Sumenep, Jawa Timur periode 2023-2027 resmi dilantik dan dikukuhkan di hotel kawasan Kota Sumenep, pada Senin (12/6/2023).
Dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah MIO Sumenep tersebut dihadiri oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Ketua Umum MIO Indonesia, Pengurus Wilayah Jawa Timur, Jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD Kabupaten Sumenep, Paguyuban Camat, Asosiasi Kepala Desa (AKD) serta beberapa Ketua Asosiasi Media Online Sumenep.
Rangkaian acara dimulai dari santunan anak yatim oleh Bupati Sumenep, Pembacaan ikrar sumpah dan janji setia juga turut warnai penyelenggaraan pelantikan tersebut.
Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus PD MIO Indonesia Kabupaten Sumenep itu ditandai dengan penyerahan Bendera Pataka MIO Indonesia dari Ketua Umum, AYS Prayogie kepada Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Sumenep, Candra Hasan yang lebih akrab dipanggil Bucek.
Usai dikukuhkan, Candra Hasan mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir serta meminta support dan kerjasama dari berbagai pihak dalam menjalankan amanah memimpin organisasi media online di Sumenep.
“Tak banyak yang dapat saya sampaikan dikesempatan ini. Saya hanya berharap dengan kepemimpinan saya di organisasi ini bisa memberikan dampak positif yang membuat kita lebih maju lagi kedepannya,” jelas Bucek, panggilan akrab Candra Hasan.
Bucek menegaskan bahwa, PD MIO Indonesia Sumenep akan konsisten menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah maupun instansi lain dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.
“Kami komitmen untuk melawan berita hoax, meningkatkan kompetensi wartawan, penataan administrasi serta legalitas media anggota. Ini menjadi visi dan misi yang akan diwujudkan oleh kepengurusan kami,” tegasnya.
Hal yang sama disampaikan Ketua Perwakilan Wilayah (PW) MIO Indonesia Jawa Timur, Suharto. Pihaknya menginginkan agar semua wartawan yang tergabung segera mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Ini penting untuk segera dilakukan sebagai salah satu indikator kompetensi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Suharto, MIO Indonesia bercita-cita mendirikan Bank Wartawan demi kesejahteraan para anggota.
“Melalui Bank Wartawan, kebutuhan transaksi serta pembiayaan yang berkaitan dengan kepentingan wartawan, termasuk, menunjang kesejahteraan mereka,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie menyatakan, sebagai organisasi perusahaan media yang terstruktur dari tingkat nasional hingga daerah kabupaten/kota, kehadiran asosiasi diharapkan dapat mengarahkan anggotanya untuk bersikap obyektif, independen dan menjadi pilar demokrasi.
Pihaknya meminta setiap wartawan yang tergabung dalam MIO Indonesia hendaknya berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1990 tentang Pers serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas.
“Setiap berita yang dihadirkan selalu mengedapankan kepentingan umum, mengedukasi masyarakat serta bermanfaat bagi pembacanya,” pungkas Prayogie.
Ditempat yang sama, dalam akhir sambutan Bupati Sumenep Achmad Fauzi SH, MH., menyampaikan selamat atas dilantiknya pengurus PD MIO Sumenep oleh pimpinan pusat.
Menurutnya saat ini semua pihak memahami bahwa begitu banyak jumlah media online di Indonesia ini, maka pada akhirnya seluruh pengurus harus mendorong seluruh media yang tergabung di dalamnya, untuk bersama sama melakukan sesuatu yang berbeda, salah satunya yakni terkait dengan pelatihan-pelatihan dalam kejurnalistikan.
“Pers adalah bagian yang tak bisa terpisahkan dari pemerintah. Ia memiliki fungsi banyak fungsi, di antaranya memberikan edukasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Yang penting, dalam menyajikan berita harus berimbang,” jelas Bupati Fauzi.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah tidak anti kritik. Sebab, kritik adalah bagian dari proses koreksi terhadap sejumlah kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Namun, koreksi harus diimbangi dengan narasi obyektif dan solutif.
“Kritik konstruktif harus dilakukan oleh media terhadap penyelenggara pemerintah sebagai bagian dari bentuk pengawasan,” imbuhnya.
Kendati demikian, kata Fauzi, pekerjaan jurnalistik adalah pekerjaan mulia yang perlu disupport. Wartawan selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga mereka bisa tahu tentang peristiwa yang terjadi, baik masalah hukum, politik, kesenian, budaya dan lainnya.
“Untuk itu, saya ucapkan selamat kepada para Pengurus PD MIO Indonesia Sumenep yang telah dilantik dan dikukuhkan. Semoga, dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik sesuai dengan harapan kita semua,” pungkas Bupati Fauzi.
Untuk diketahui keberadaan media penyebar hoax dan radikalisme akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, media-media membuat berita bohong untuk melakukan propanganda yang tujuannya untuk menciptakan suasana tidak kondusif, bahkan bisa mengancam disintegrasi bangsa.
Untuk itu, masyarakat agar berpegang pada media mainstream sebagai acuan memilih informasi. Media berita-berita di media mainstream, terutama media online lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang media yang tidak jelas. (int/red)
