Sumenep, beritata.com – Proyek pengaspalan jalan di Desa Dasuk Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, menuai sorotan tajam dari aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura, Dayat Mahjong.
Ia mengkritisi tidak adanya papan informasi proyek sejak pekerjaan dimulai hingga rampung, serta ketiadaan prasasti sebagai penanda resmi bahwa proyek telah selesai.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
“Tidak ada papan kegiatan dan hingga kini juga tidak ada prasasti. Ini mencederai asas transparansi dan akuntabilitas, Kami tidak menolak pembangunan tapi kami menolak yang tidak berpihak kepada kualitas dan kepentingan rakyat,” ujar Dayat, Kamis (23/10/2025).
Lebih jauh, Dayat menyoroti mutu dan kualitas jalan yang telah diaspal.
Menurutnya, hasil pekerjaan terlihat gembur, lembek, dan tidak kokoh.
Ia menyebut, pengaspalan tersebut minim pemadatan dan kualitas aspal tidak sesuai standar.
“Kondisi fisik jalan sangat jauh dari harapan masyarakat. Jika dibiarkan, jalan ini tidak akan bertahan lama dan berpotensi mubazir,” imbuhnya.
Ia pun mendorong Inspektorat Kabupaten Sumenep serta instansi pengawas lainnya untuk segera turun ke lapangan dan melakukan audit menyeluruh, memastikan tidak ada kerugian negara akibat pekerjaan yang diduga asal jadi.
“Ini bukan sekadar soal jalan, tapi soal tanggung jawab atas penggunaan uang rakyat. Setiap proyek harus menjamin kualitas dan kebermanfaatannya secara jangka panjang,” pungkas Dayat.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Setempat maupun pelaksana pada pembangunan proyek tersebut belum dapat dimintai keterangan karena keterbatasan akses informasi, namun masih dalam penelusuran lebih lanjut.(red)
