SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya dalam mengawal suara rakyat melalui penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (31/3/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menjadi forum strategis bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihimpun dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Turut hadir dalam agenda tersebut Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, jajaran eksekutif, serta unsur Forkopimda, menandakan pentingnya sinergi lintas sektor dalam merespons kebutuhan publik.
Sebelumnya, masa reses dilaksanakan pada 9 hingga 16 Maret 2026. Dalam periode tersebut, anggota dewan turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi secara riil.
Hasilnya, berbagai persoalan mendasar kembali mencuat dan disampaikan secara terbuka dalam forum paripurna sebagai bahan evaluasi dan arah kebijakan pemerintah daerah.
Dari seluruh laporan fraksi, isu infrastruktur masih mendominasi. Warga di berbagai wilayah mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, akses transportasi yang terbatas, hingga minimnya fasilitas umum yang layak.
Selain itu, kualitas pelayanan publik juga menjadi sorotan. Masyarakat berharap adanya peningkatan layanan yang lebih cepat, merata, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Tak hanya soal infrastruktur, sektor ekonomi turut menjadi perhatian serius. DPRD mencatat aspirasi masyarakat terkait pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Dukungan terhadap pelaku usaha lokal dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu isu krusial yang kembali mencuat adalah kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Warga di wilayah kepulauan meminta perhatian lebih dari pemerintah agar pembangunan tidak terpusat di wilayah tertentu saja.
Pemerataan pembangunan dinilai menjadi kunci untuk menciptakan keadilan sosial dan mempercepat kemajuan daerah secara menyeluruh.
Melalui penyampaian laporan reses ini, DPRD Sumenep menegaskan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
DPRD berharap seluruh masukan dari masyarakat tidak berhenti pada forum paripurna, tetapi dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat Sumenep.
