Rapat Paripurna DPRD Sumenep Beberkan Kunci Sukses Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Transparansi Anggaran
Agenda Paripurna DPRD Sumenep: Indeks Kepuasan Masyarakat Melonjak di Tengah Surplus Anggaran.BERITATA, Sumenep – Kualitas tata kelola birokrasi dan keberhasilan pemerataan pembangunan ekonomi kemasyarakatan di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan grafik yang sangat positif. Melalui penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, komitmen pembangunan di daerah berjuluk Kota Keris ini tidak sekadar menyasar pada pertumbuhan angka-angka makro di atas kertas, melainkan benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas hidup publik yang riil dan berkelanjutan di lapangan.
Catatan impresif tersebut melatarbelakangi jalannya agenda konstitusional rapat paripurna yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep pada Rabu sore (17/06/2026). Sinergi yang terjalin dengan sangat baik antara pemangku kebijakan eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama yang memastikan bahwa setiap alokasi fiskal daerah dikelola secara transparan, akuntabel, serta berorientasi penuh pada kemaslahatan masyarakat luas.
Berdasarkan dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran yang dipaparkan dalam forum legislatif tersebut, efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Sumenep terbukti berhasil menembus target awal yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang menyentuh angka 104,36 persen, serta didukung penuh oleh Indeks Pelayanan Publik yang sangat memuaskan di level 129,82 persen.
Indikator kepuasan yang tinggi ini berjalan selaras dengan lompatan kualitas hidup masyarakat yang tecermin dari naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah menjadi 70,54. Kenaikan tersebut ditopang oleh tiga pilar utama, yakni penguatan akses pendidikan, optimalisasi layanan kesehatan gratis, serta stabilitas daya beli masyarakat lokal yang terjaga secara optimal hingga mencapai tingkat ketercapaian penuh 100 persen.
Tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi dan pelayanan administratif, aspek kelestarian lingkungan hidup juga mendapat porsi perhatian yang besar dalam skema pembangunan daerah. Realisasi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Sumenep mencatatkan angka ketercapaian yang melampaui ekspektasi, yakni hingga menyentuh 101,96 persen. Namun, lonjakan yang paling radikal dan menjadi perhatian utama dalam laporan kali ini justru terjadi pada sektor agraria, di mana subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara mengejutkan meroket tajam hingga menyentuh angka pertumbuhan 1.390,57 persen pada akhir periode fiskal 2025.
Dari sisi tata kelola anggaran dan birokrasi, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi bukti konkret atas kedisiplinan administrasi yang diterapkan. Rapor hijau ini semakin diperkuat dengan rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat (Gini Ratio) yang sukses ditekan ke angka 0,221. Angka rasio ketimpangan ini secara resmi dinobatkan sebagai yang paling rendah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, sebuah penanda bahwa distribusi kue pembangunan kian merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat domestik, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Pos Terkait
Trending Post
