Selasa, 23 Jun 2026

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Redaksi Beritata
18 Jun 2026 10:36
2 menit membaca

BERITATA, Sumenep – Langkah taktis diambil oleh Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dalam merancang ritme kerja parlemen untuk beberapa bulan ke depan. Melalui perencanaan penjadwalan yang matang, lembaga legislatif ini berkomitmen memastikan tiga fungsi utamanya yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat berjalan lebih responsif, tertib, dan tepat waktu.

Dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Bamus pada Rabu (17/06/2026), para anggota dewan secara cermat memetakan program kerja prioritas daerah. Langkah ini krusial dilakukan agar pelaksanaan agenda kedewanan tidak saling tumpang tindih serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat Sumenep.

Berdasarkan hasil musyawarah, Bamus DPRD Sumenep resmi menyepakati tiga agenda utama yang akan menjadi pedoman kerja seluruh legislator dalam waktu dekat, yaitu:

  1. Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
  2. Pelaksanaan Masa Reses III untuk menghimpun langsung usulan dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil).
  3. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dul Siam, S.Ag., M.Pd. menjelaskan bahwa khusus untuk pembahasan pertanggungjawaban anggaran, mekanismenya wajib menunggu hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI keluar demi menjaga kepatuhan hukum.

“Khusus untuk Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 ini, kita memang menunggu hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan,” terang Dul Siam.

Kinerja tata kelola keuangan daerah ini pun membawa angin segar, mengingat Pemkab Sumenep kembali sukses mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya secara beruntun. Melalui jadwal kerja yang tersusun rapi ini, DPRD Sumenep optimistis mampu mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran daerah sekaligus memaksimalkan penyerapan aspirasi warga di lapangan.

x
x