SUMENEP – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Sumenep terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal kepada Perseroda BPRS Bhakti Sumekar. Pembahasan tersebut digelar dalam rapat kerja bersama jajaran eksekutif di Ruang Komisi II DPRD Sumenep, Selasa (5/5/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus II DPRD Sumenep, H. Juhari, S.Ag., dan dihadiri seluruh anggota pansus serta perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sumenep.
Pembahasan ini difokuskan pada penyempurnaan substansi regulasi agar penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPRS Bhakti Sumekar memiliki dasar hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel.
H. Juhari menegaskan, penyusunan Raperda dilakukan secara hati-hati agar implementasinya nanti benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Raperda ini harus disusun secara cermat agar pelaksanaan penyertaan modal berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu aset strategis milik Pemerintah Kabupaten Sumenep yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan, khususnya sektor UMKM dan pembiayaan berbasis syariah.
Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah berupaya memastikan proses penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat tersebut juga menjadi bagian dari tahapan legislasi sebelum Raperda dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya hingga pengesahan dalam rapat paripurna DPRD.
Pansus II DPRD Sumenep berharap regulasi ini nantinya mampu memperkuat kapasitas BPRS Bhakti Sumekar sebagai lembaga keuangan daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
